SULBAR-KABARTA.COM, MAMUJU – Krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Barat mulai berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kondisi ini tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada sektor produktif seperti perikanan dan pertanian.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Mamuju, Imam Suritno, S.H., mengatakan kelangkaan BBM tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan antrean kendaraan.
“Kelangkaan energi ini bukan sekadar persoalan antrean di jalan raya, melainkan ancaman serius terhadap dapur para nelayan dan petani kita yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan BBM subsidi,” tegas Imam.
Nelayan hingga Petani Terdampak
Menurut PERMAHI Mamuju, kelangkaan BBM turut menyulitkan nelayan di wilayah pesisir Sulawesi Barat.
Sebagian nelayan disebut terpaksa mengurungkan niat melaut karena kesulitan memperoleh Solar dan Pertalite.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan harian nelayan. Jika berlangsung lama, pasokan ikan segar untuk pasar lokal juga berpotensi terganggu.
Dampak serupa dirasakan sektor pertanian. Petani membutuhkan BBM untuk mengoperasikan sejumlah alat dan mesin pertanian (alsintan).
Kelangkaan BBM juga dapat menghambat proses distribusi hasil pertanian menuju pusat-pusat perdagangan.
Sementara itu, antrean panjang di SPBU yang memakan badan jalan turut mengganggu mobilitas masyarakat.
Kemacetan tersebut dinilai berpotensi menghambat distribusi logistik dan perjalanan masyarakat antarkabupaten di Sulawesi Barat.
PERMAHI Mamuju menilai kondisi yang berulang tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Imam mengatakan pihaknya mencermati adanya dugaan penyalahgunaan distribusi, penyaluran yang tidak tepat sasaran hingga kemungkinan praktik spekulasi dan penimbunan BBM bersubsidi.
Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penegakan hukum oleh pihak berwenang.
PERMAHI Mamuju menilai pemerintah dan pihak terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi BBM berjalan tepat sasaran dan dapat diakses masyarakat yang membutuhkan.
DPC PERMAHI Mamuju mendesak PT Pertamina Regional Sulawesi segera mengevaluasi rantai pasok BBM di seluruh SPBU di Sulawesi Barat.
Mereka juga meminta penambahan pasokan atau kuota dilakukan jika memang diperlukan untuk mengatasi kelangkaan.
Selain itu, PERMAHI mendesak Polda Sulawesi Barat dan jajaran melakukan pengawasan serta penyelidikan apabila ditemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.
PERMAHI Desak Audit Distribusi BBM
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama DPRD Sulbar juga diminta segera memanggil pihak Pertamina dan pengelola SPBU untuk mengevaluasi tata kelola distribusi BBM.
PERMAHI Mamuju menyatakan akan terus memantau persoalan tersebut dan menyiapkan langkah advokasi lanjutan.
Langkah itu disebut sebagai bentuk upaya memperjuangkan hak masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan kelompok masyarakat yang bergantung pada BBM untuk aktivitas ekonomi sehari-hari.(*)
