SULBAR-KABARTA.COM, MAMUJU — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembangunan sektor pendidikan melalui penyelarasan program prioritas dalam Asistensi Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di BAPPERIDA Provinsi Sulawesi Barat.
Asistensi tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah, sekaligus memastikan program-program pendidikan yang dirancang untuk tahun 2027 benar-benar menjawab isu strategis dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat.
Dalam pembahasan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memaparkan sejumlah program prioritas yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Plh. Pokja Perencanaan Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Joni Daniel, menegaskan bahwa penyelesaian isu strategis pendidikan masih menjadi fokus utama dalam perencanaan program tahun 2027.
“Kita masih fokus menyelesaikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pemenuhan SPM Pendidikan, peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta penanganan tingginya angka Anak Tidak Sekolah atau ATS,” ujar Joni Daniel.
Menurut Joni Daniel , penanganan ATS menjadi salah satu perhatian serius pemerintah daerah. Upaya tersebut saat ini terus dimasifkan melalui Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di bawah koordinasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Nehru Sagena.
“Penanganan ATS saat ini terus kita masifkan melalui Gerakan Kembali Bersekolah atau GKB. Ini menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan dapat kembali memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan pendidikan,” jelasnya.
Selain penanganan ATS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memberikan perhatian terhadap penguatan pendidikan vokasi. Salah satu fokus yang didorong adalah peningkatan link and match lulusan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
Joni menjelaskan, penguatan hubungan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan industri diharapkan mampu meningkatkan relevansi kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja.
“Kita juga mendorong program peningkatan vokasi, khususnya penguatan link and match lulusan SMK dengan DUDI. Harapannya, lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan memiliki daya saing yang lebih baik,” tambah Joni.
Ia menambahkan, seluruh program tersebut akan terus diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, proses asistensi KUA-PPAS menjadi momentum penting untuk memastikan setiap program memiliki target dan indikator kinerja yang jelas serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam membangun sektor pendidikan secara terintegrasi.
Perencanaan anggaran tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan rutin, tetapi juga pada program yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Sulawesi Barat.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen menjadikan proses perencanaan dan penganggaran sebagai instrumen untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan, mulai dari akses dan pemerataan layanan, pemenuhan SPM, peningkatan indikator pendidikan, penanganan ATS, hingga penguatan pendidikan vokasi.
Dengan demikian, KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu menjadi landasan penguatan kebijakan pendidikan yang lebih terarah, terukur, efektif, dan berdampak, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.(*)
