SULBAR-KABARTA.COM, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Mamuju menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis keberlanjutan. Langkah strategis ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritasq Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Plt.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Mamuju, Muhammad Yusuf, memimpin langsung delegasi Bumi Manakarra dalam forum yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah se-Indonesia tersebut. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan visi pusat dan daerah demi mendukung swasembada pangan serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sinergi Ekonomi Biru untuk Mamuju
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengawal kebijakan Ekonomi Biru. Kebijakan tersebut mencakup perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan, hingga penanganan sampah plastik di laut.
Menanggapi arahan Menteri tersebut, Plt Kepala DKP Mamuju, Muhammad Yusuf, menyatakan bahwa Pemkab Mamuju menyambut baik poin-poin strategis KKP sebagai kompas pembangunan perikanan di daerah,
“Ibu Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sutinah Suhardi, menitipkan pesan agar hasil Rakornas ini segera diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan. Kami berkomitmen penuh memperkuat sinergi dengan KKP dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat demi meningkatkan taraf hidup nelayan, pembudidaya, serta pengolah hasil perikanan,” ujar Yusuf optimis.
Fokus DKP Mamuju: Produktivitas dan Pemberdayaan Nelayan
Kehadiran aktif DKP Mamuju dalam Rakornas ini mencerminkan sikap proaktif daerah dalam menjemput bola program-program pusat. Yusuf menambahkan, ke depan DKP Mamuju akan berfokus pada:
• Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya.
• Penguatan kelembagaan kelompok nelayan lokal.
• Optimalisasi bantuan pemerintah agar tepat sasaran dan berdampak jangka panjang.
”Kami berharap dukungan pusat terus mengalir ke Mamuju, mulai dari infrastruktur perikanan, akses permodalan, adopsi teknologi, hingga penguatan rantai pemasaran. Kita ingin potensi laut Mamuju benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir. Hal ini kami tuangkan beberapa program usulan proritas pemberdayaan nelayan di forum Desk KKP, ” tambahnya.
Koordinasi Kuat Provinsi dan Kabupaten
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Safruddin DM, yang juga hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa keselarasan kebijakan adalah kunci utama kesuksesan program di daerah.
“Arah kebijakan KKP sangat sejalan dengan visi Pemprov Sulbar. Sinergi lintas pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/Kota seperti Mamuju akan memastikan program prioritas berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah dan ketahanan pangan,” jelas Safruddin.
Melalui momentum Rakornas 2026 ini, Pemkab Mamuju optimis kolaborasi yang semakin solid dengan KKP dan Pemprov Sulbar akan mempercepat realisasi program-program strategis. Langkah ini diyakini mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus mengukuhkan posisi Kabupaten Mamuju sebagai pilar utama pembangunan kelautan dan perikanan yang maju dan berkelanjutan di Sulawesi Barat.(*)
