SULBAR-KABARTA.COM, MAMUJU — Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Barat, ST. Suraidah Suhardi, menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan anggaran yang adaptif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat DPRD Sulbar, Senin (28/7/2025).
Hadir dalam rapat, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar yang juga Plt. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail.
Pertemuan ini dihadiri pula jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, antara lain Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil, yang juga Plt. Kepala Biro Tapemkesra Setda Sulbar, didampingi Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi Muhammad Apriadi, serta Analis Keuangan Pusat dan Daerah Abdul Kuddus.
Kehadiran BPKPD Sulbar dalam forum ini menegaskan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan penyesuaian anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pembahasan KUPA dan PPAS ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program prioritas daerah dengan dinamika pelaksanaan anggaran semester pertama tahun berjalan,” ujar Murdanil.
Ia menambahkan, penyesuaian anggaran bukan sekadar administratif, melainkan menyasar kebutuhan pembangunan yang mendesak dan strategis.
Senada, Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra menekankan bahwa pihaknya terus memperkuat integritas dalam proses penganggaran. Hal ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
“Akuntabilitas adalah ruh dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap rupiah yang dianggarkan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan akan berlanjut dalam beberapa sesi ke depan untuk merumuskan arah kebijakan anggaran yang lebih responsif dan berpihak kepada masyarakat. (*)
