Sulbar

Telaah Finalisasi RPJMD 2025–2030, Komisi I DPRD Sulbar Tekankan Pentingnya Sinkronisasi RPJPD dan Renstra OPD

×

Telaah Finalisasi RPJMD 2025–2030, Komisi I DPRD Sulbar Tekankan Pentingnya Sinkronisasi RPJPD dan Renstra OPD

Sebarkan artikel ini

SULBAR-KABARTA.COM, MAMUJU – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulbar 2025–2030. Rapat berlangsung pada Rabu, 11 Juni 2025, dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad.

Sejumlah OPD turut hadir dalam forum tersebut, di antaranya Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Statistik dan Persandian, Badan Kepegawaian Daerah, serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Berita Lainnya:  Benahi Sistem Internal dan Berantas Penimbunan, DPC PERMAHI Mamuju Soroti Rencana Pembatasan Pertalite Berbasis Desil

Rapat ini difokuskan pada pendalaman isi dokumen RPJMD yang menjadi arah pembangunan Sulbar lima tahun ke depan, termasuk program prioritas, strategi pelaksanaan, serta indikator kinerja utama yang telah disusun oleh tim perumus.

Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan antara dokumen RPJMD dengan visi-misi kepala daerah. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), rencana strategis masing-masing OPD, hingga kebijakan nasional.

Berita Lainnya:  Krisis BBM Lumpuhkan Sendi Ekonomi Rakyat, Nelayan hingga Pengendara di Sulbar Jadi Korban Antrean SPBU

“Dokumen RPJMD harus menjadi pedoman yang jelas, konsisten, dan realistis. Tidak boleh ada yang bertentangan antara visi gubernur dengan strategi implementasi di lapangan,” tegas Syamsul.

Komisi I juga memberikan sejumlah masukan penting, seperti penguatan indikator kinerja, peningkatan efektivitas pelayanan publik, serta perbaikan tata kelola pemerintahan agar lebih responsif dan efisien.

Rapat ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Sulbar dalam memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara partisipatif, akuntabel, dan terbuka.

Berita Lainnya:  KUA-PPAS 2027: Dikbud Sulbar Fokus Tuntaskan ATS, Perkuat SPM Pendidikan dan Link and Match SMK-DUDI

Komisi I menegaskan peran strategisnya dalam mengawal setiap tahapan penyusunan RPJMD agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat secara menyeluruh.(*)