SULBAR-KABARTA.COM, MAMUJU — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola birokrasi, menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan bahwa situasi telah berjalan kondusif setelah dilaksanakan pertemuan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak. Dialog terbuka yang berlangsung hangat tersebut menjadi ruang klarifikasi atas berbagai isu yang berkembang di lapangan.
“Alhamdulillah, melalui pertemuan yang dilakukan secara terbuka dan tanpa ada yang disembunyikan, suasana yang semula berlangsung dinamis dapat berangsur tenang. Kami memahami bahwa aksi yang dilakukan adik-adik mahasiswa berangkat dari informasi yang belum utuh diterima oleh adik-adik mahasiswa,” ujar Kakanwil.
Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil menegaskan bahwa kritik yang disampaikan oleh mahasiswa merupakan bagian penting dari fungsi kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Bahkan, kritik tersebut dipandang sebagai energi positif bagi Kementerian Agama untuk terus berbenah.
“Kami tidak anti kritik. Apa yang disampaikan adik-adik HMI MPO adalah ‘pil pahit’ yang justru menjadi suplemen bagi kami untuk terus memperbaiki diri menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan bersih (clean government),” tambahnya.
Kementerian Agama Sulawesi Barat juga mengapresiasi sikap HMI MPO yang tetap menjunjung tinggi etika dan kedamaian dalam menyampaikan aspirasi. Audiensi yang difasilitasi setelah aksi berlangsung atas inisiatif Kemenag tersebut memberikan ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan tanpa interupsi.
“Kami berterima kasih kepada adik-adik HMI MPO yang telah berkenan hadir dan berdialog bersama kami. Seluruh aspirasi disampaikan secara terbuka, tenang, dan konstruktif,” lanjut Kakanwil.
Dari hasil dialog tersebut, kedua belah pihak memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap persoalan yang berkembang. Kakanwil menilai bahwa perbedaan persepsi yang muncul lebih disebabkan oleh miskomunikasi atau belum tersampaikannya informasi secara komprehensif.
Meski demikian, Kementerian Agama tetap memandang peran mahasiswa sebagai mitra strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Pemerintah, dalam hal ini Kemenag, siap menjadi objek kontrol demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik.
Sebagai penutup, Kakanwil mengajak seluruh elemen masyarakat Sulawesi Barat untuk terus berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan mendukung kinerja Kementerian Agama.
“Kami membuka diri terhadap kritik dan masukan dari semua pihak. Harapan kami, Kementerian Agama dapat terus tumbuh menjadi lembaga yang dicintai masyarakat, bebas dari praktik KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang adil, profesional, dan humanis bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya.
Secara khusus, apresiasi disampaikan kepada HMI MPO atas kontribusi kritik dan aspirasi yang disampaikan secara damai dan konstruktif, sebagai bagian dari upaya bersama membangun birokrasi yang lebih baik.(*)
