SULBAR-KABARTA.COM, MAMUJU – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Abdul Halim, turut menghadiri rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (16/5/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, membahas langkah konkret penanganan aksi premanisme yang dinilai dapat menghambat iklim investasi di daerah.
Abdul Halim menyatakan komitmennya dalam mendukung upaya pemerintah daerah dan Forkopimda untuk memberantas premanisme.
“Premanisme bukan hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga merugikan daerah karena membuat investor ragu menanamkan modalnya di Sulbar. Kami di DPRD tentu akan mendukung langkah konkret yang disepakati dalam rapat ini,” ujar Abdul Halim usai pertemuan.
Rapat tersebut juga dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar, Kepala dan Wakil Kepolisian Daerah Sulbar, Komandan Korem 142/Tatag, Badan Intelijen Negara, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar.
Kepala Kejati Sulbar, Andi Darmawangsa, mengungkapkan bahwa telah dibentuk tim terpadu untuk meredam aksi premanisme di wilayah Sulbar.
“Itu (premanisme) sangat menghambat investasi. Konsep penanganannya sudah ada, tinggal menunggu penandatanganan,” kata Andi Darmawangsa.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Sulbar, Herdin Ismail, menjelaskan bahwa rapat tersebut juga menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, termasuk pembentukan tim evaluasi tambang.
“Masalah premanisme telah menjadi perhatian nasional. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas dan kepastian hukum. Mereka yang melakukan aksi premanisme adalah oknum yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban,” tegas Herdin.
Ia juga memaparkan bahwa tim evaluasi tambang akan meninjau seluruh kegiatan pertambangan di Sulbar, baik yang memiliki izin maupun tidak.
“Bagi tambang berizin, akan diperiksa soal kepatuhan terhadap regulasi, kontribusi terhadap PAD, dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang tidak berizin akan ditindak sesuai aturan,” jelas Herdin.
Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Adang Ginanjar, dalam paparannya menyampaikan bahwa sinergi antarinstansi melalui Forkopimda merupakan bagian dari strategi menjaga Kamtibmas sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Kami mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam menciptakan rasa aman bagi investor. Strategi penguatan patroli, deteksi dini, dan respons cepat terhadap potensi gangguan akan terus ditingkatkan,” kata Kapolda.
Langkah-langkah yang disepakati dalam rapat Forkopimda ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam memberantas premanisme serta memperbaiki tata kelola tambang demi mendukung pertumbuhan ekonomi Sulbar secara berkelanjutan.(*/adv)
