SULBAR-KABARTA.COM, MAMUJU – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Tomakaka (Unika) Mamuju melalui Bidang Advokasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kabinet Cakrawala periode 2025–2026 menyampaikan pernyataan sikap terkait kebijakan pengadaan motor listrik sebagai kendaraan operasional distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator Bidang Advokasi dan Pengabdian kepada Masyarakat, Januariel Fajrin Dahlan, menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan hasil tinjauan lapangan dan analisis hukum terhadap implementasi kebijakan tersebut.
Dalam keterangannya, BEM FH Unika menyoroti sejumlah aspek penting, mulai dari efektivitas distribusi hingga potensi dampak ekonomi.
Efektivitas Distribusi Dipertanyakan
Dari perspektif pengabdian masyarakat, BEM FH Unika menilai tantangan utama distribusi program MBG di wilayah Sulawesi Barat bukan terletak pada jenis kendaraan, melainkan kondisi infrastruktur jalan dan aksesibilitas daerah terpencil.
Mereka menilai penggunaan motor listrik berpotensi tidak efektif di wilayah yang belum didukung infrastruktur pengisian daya yang memadai. Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat ketepatan distribusi makanan bergizi kepada pelajar.
BEM FH Unika pun meminta agar pemerintah memprioritaskan anggaran pada perbaikan akses distribusi, khususnya di daerah pelosok.
Soroti Transparansi Anggaran
Dari sisi advokasi, pengadaan kendaraan operasional dalam jumlah besar dinilai rentan terhadap inefisiensi anggaran. BEM FH Unika mendesak pemerintah untuk membuka secara transparan dasar urgensi pengadaan motor listrik tersebut.
Mereka mempertanyakan apakah kebijakan ini murni untuk kebutuhan operasional distribusi atau justru bagian dari dorongan industri kendaraan listrik yang dibebankan pada program sosial.
“Jangan sampai anggaran yang seharusnya menjadi asupan gizi justru bergeser menjadi kepentingan industri,” demikian salah satu poin pernyataan sikap tersebut.
Dorong Penguatan Ekonomi Lokal
Selain itu, BEM FH Unika juga menekankan pentingnya dampak ekonomi program MBG bagi masyarakat. Mereka menilai program tersebut seharusnya menjadi momentum pemberdayaan pelaku usaha lokal, termasuk UMKM dan jasa transportasi rakyat.
Pengalokasian anggaran untuk pembelian kendaraan dinilai kurang memberikan efek langsung bagi ekonomi masyarakat dibandingkan jika dana tersebut digunakan untuk memperkuat koperasi atau memberdayakan kurir lokal.
Tuntutan BEM FH Unika
Dalam pernyataan sikapnya, BEM FH Unika menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni:
- Mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi berbasis data terhadap urgensi pengadaan motor listrik, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis sulit.
- Memastikan alokasi anggaran tidak mengurangi kualitas dan standar nutrisi makanan bagi anak-anak.
- Menuntut keterbukaan informasi terkait proses tender dan skema perawatan kendaraan agar tidak membebani anggaran daerah di masa depan.
BEM FH Unika menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik yang dinilai tidak tepat sasaran. Mereka menyatakan akan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam memastikan hak anak-anak Indonesia terhadap asupan gizi yang layak tidak terganggu oleh kebijakan pengadaan yang dinilai belum mendesak.(*)
