SULBAR-KABARTA.COM, MAMUJU – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Halim, menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Mamuju, Selasa (8/7/2025).
Rapat pleno ini membahas strategi perluasan akses keuangan daerah melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat sektor pertanian dan UMKM di Sulbar.
Dalam kegiatan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, hadir pula perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta sejumlah OPD dari provinsi dan enam kabupaten di Sulbar.
Abdul Halim menyampaikan bahwa DPRD Sulbar sangat mendukung upaya percepatan akses keuangan yang inklusif dan produktif bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan petani.
“Skema seperti KUR ini penting untuk menyentuh langsung masyarakat bawah. Kami mendorong agar pengawasan dan pendampingan bagi penerima manfaat diperkuat, supaya bantuan ini betul-betul efektif dan tepat sasaran,” ujar Abdul Halim.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan sangat dibutuhkan agar kebijakan pembiayaan usaha rakyat dapat berjalan berkelanjutan.
“TPAKD harus menjadi motor penggerak yang menjembatani kepentingan pelaku usaha, perbankan, dan pemerintah. Ini penting agar petani kita punya akses modal yang jelas dan bisa naik kelas,” tegas politisi asal Dapil Polman tersebut.
Dalam rapat, disampaikan bahwa upaya konkret yang tengah digagas antara lain pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, serta program bantuan untuk 1.000 UMKM di Sulbar. Selain itu, TPAKD juga mendorong peran off taker atau pembeli tetap untuk menjamin kepastian pasar bagi petani dan pelaku UMKM.
Langkah ini dinilai sejalan dengan misi pembangunan ekonomi Panca Daya Gubernur Sulbar yang menekankan kemandirian ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(*)
